undang nomor 1 tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355; 6. undang nomor 1 tahun 2004

 
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355; 6undang nomor 1 tahun 2004  1

19-34 Febie Saputra Halaman 20 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dapat dilihat di bawah, karena memang dilampirkan pada UU ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant. Perbendaharaan Negara (U U No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan definisi yuridis “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar. 2011. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang . UU No. Bahan : Undang - undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara; 2. Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217); 5. UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Status. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Dasar Pemikiran. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. dengan rahmat tuhan yang maha esa . Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan argumentasi ilmiah terhadap urgensi perubahan dalam rangka penyempurnaan pengaturan UU KPKPU, serta menjadi1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraNOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaanPasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara. NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Mengingat : 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan. TENTANG. kitab suci atau simbol keagamaan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PUTUSAN Nomor 005/PUU-IV/2006. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "uu Drt Tentang Penerbitan Lembaran Negara. Hal ini berarti ada konsekuensi logis dari hilangnya kebijakan MPR melalui ketetapan MPR sebagai. presiden republik indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Tematik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. NOMOR 1 TAHUN 2004. Untuk menciptakan tertib. bahwa. P enyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan. NOMOR 24 TAHUN 2004. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensl dan manfaat ekonoml perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah. [1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Undang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan. 1. Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. TENTANG. Jenis: Undang-undang: Penerbit: Presiden: Hal Yang Diatur: Perbendaharaan: Mulai Berlaku:. Whiteboard. Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 fRasulallah saw bersabda, “Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968. NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berlaku: 14 Januari 2004. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa. 19, LN. UMUM 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disahkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Januari 2022. Perubahan berikutnya baru terjadi lagi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang sebenarnya justru mengembalikan lagi ke ketentuan Indonesische Comptabiliteitswet mengenai tahun anggaran, yaitu dimulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 86, TLN NO. Perkara. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 6. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. No. Presiden Republik Indonesia. TENTANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. KETENTUAN UMUM 2. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 (UU/2004/2) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan yang dicabut setelah berlakunya UU ini yaitu: 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). (2016). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. NOMOR 2 TAHUN 2004. presiden republik indonesia,Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Materi pelajaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diberikan kepada para didik agar peserta didik memahami tugas, kewenangan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dalam pengelolaan keuangan Negara . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 (UU/2004/1) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan. 1. 4374, LL SETNEG : 3 HLM Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. PENJELASAN UMUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. . komisi-kebenaran-rekonsiliasi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Mengingat : 1. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangn untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 2020. Dengan demikian, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,. Pasal 90 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 90 (1) Jumlah. 1. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); Dengan Persetujuan. UU ini juga mencabut UU. STATUS PERATURAN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. ”. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesuai pasal 4 terdiri atas 16 jenis pajak yang. ABSTRAK PERATURAN. No. 1 tahun 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Laoly pada hari yang sama. Kedua regulasi ini diklaim oleh banyak pihak sebagai undang-undang yang dapat diharapkan. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hubungan Antar Peraturan. kitab suci atau simbol keagamaan. UU No. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. U. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . UU No. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1 tahun 2004. Pemerintah Pusat UU 2014. Ketentuan lebih lanjut. 2004/ No. 4374, LL SETNEG : 3 HLM Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. STATUS PERATURAN. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. TENTANG. Nasional tanggal 6 April 2004; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang merupakan sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan. E. PENDAHULUAN 1. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. Mengingat : 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 (UU/2004/5) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. 2020. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi. NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM. Diubah dengan : UU No. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Infrastruktur Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2022. WAKAF. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. NOMOR 1 TAHUN 2004. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana. 2004. - 2 - 2. Undang-Undang 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONMESIA . UMUM 1. Indonesia Nomor 4844); 5. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10,. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UU/2004/32) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. NOMOR 1 TAHUN 2004. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; Perbendaharaan Negara. Mencabut : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara. Index Jenis . ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. Undang-Undang. UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi. FORUM. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA I. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawabCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. Judul.